/ / / Menelusuri Peran Pemerintah Dorong Sertifikasi Pariwisata Halal di Indonesia

Menelusuri Peran Pemerintah Dorong Sertifikasi Pariwisata Halal di Indonesia

with No Comments
Spread the love

Sejauh ini, terkait sertifikasi pariwisata halal sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia, khususnya di Kementerian Pariwisata dengan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang sertifikasi pariwisata halal. Perlu diketahui, aturan ini mengatur sertifikasi pariwisata halal bisa mendorong jenis usaha seperti restoran, hotel dan agen perjalanan agar tersertifikasi.

Seperti yang dilansir dari kumparan, Lokot Ahmad Enda, Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya Kementerian Pariwisata yang juga menjabat Sekretaris Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal mengatakan sertifikasi halal untuk restoran, hotel, biro perjalanan nantinya akan diserahkan kembali ke pemerintah daerah.

Pemerintah daerah yang nanti akan mengeluarkan sertifikasi halal dan menentukan biaya sertifikasinya. Lokot memberikan contoh di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sudah terlebih dahulu menerapkan sertifikasi halal. Sertifikasi ini untuk restoran diberikan tarif Rp 3 juta per tempat untuk dua tahun. Tapi, jumlah itu tidak dibayarkan penuh oleh pengusahanya, melainkan mendapat subsidi 50% dari pemda NTB. Sementara, untuk biro perjalanan, nanti akan diarahkan ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) untuk diberikan sertifikasi halal.

Pelaku pariwisata yang sudah diberikan sertifikasi halal, kata Lokot akan diberikan akreditasi selama dua tahun sekali, serta akan terus dipantau dan verifikasi, bila ada yang melanggar standar halal yang telah ditetapkan, sanksinya akan diumumkan ke publik.

Untuk penerapan aturan sertifikasi halal pelaku pariwisata ini, Kemenpar akan bekerjasama dengan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perdagangan, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Sementara itu, seperti yang dilansir melalui medcom.id, Tour Leader Muslim, Arsiya Heni Puspita mengatakan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus bekerjasama dengan stakeholder wisata halal. Contohnya Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan yang berhubungan dengan sarana transportasi. Sehingga sarana transportasi ke lokasi objek wisata bisa lebih baik.

Mereka juga perlu bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga harus saling bekerjasama dalam mengembangkan objek wisata halal.

Heni sebagai Tour Leader Muslim yang memiliki lisensi dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta dan tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) juga menyampaikan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan stakeholder lain. Sebagai contohnya kartu lisensi dan sertifikasi tour leader kadang-kadang menjadi tidak terpakai di Indonesia.

Mereka juga perlu bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga harus saling bekerjasama dalam mengembangkan objek wisata halal.

Heni sebagai Tour Leader Muslim yang memiliki lisensi dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta dan tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) juga menyampaikan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan stakeholder lain. Sebagai contohnya kartu lisensi dan sertifikasi tour leader kadang-kadang menjadi tidak terpakai di Indonesia.

Source: kumparan.com, medcom.id

Tertarik Untuk Bergabung Bersama Kami ?